Jakarta, Jetsiber.Com- Setahun lebih Era Pandemi Covid19  masyarakat Batak di Bona Pasogit, Bona artinya pangkal atau awal, Pasogit artinya Kampung khususnya orang Batak dari Tapanuli Utara Sumatera Utara dan perantauan tak luput terkena dampaknya.  Sejak pandemi menyebar kemana-mana, dan terbitnya larangan pengumpulan massa, orang Batak pun urung melaksanakan rencana pesta adat perkawinan bahkan tidak dapat melakukan acara adat kematian terlebih bila yang meninggal akibat terpapar covid. Mau tidak mau membuat masyarakat Batak selama beberapa bulan vakum dalam urusan pesta adat. Situasi seperti ini harusnya diambil hikmahnya untuk merevolusi tata laksana adat Batak dengan  mengedepankan efesiensi tanpa kehilangan makna.

Sesuai tuturan Dr Djonggi Simorangkir SH MH, dalam rilisnya, "Situasi pandemi sekarang harus disikapi sebagai moment yang tepat untuk merevolusi tata laksana adat Batak Perkawinan dan dengan sistem efesien, ringkas, hemat waktu, materi dan efesien. Salah satu yang membuat tata laksana adat Batak itu terkesan bertele-tele, membosankan adalah banyaknya waktu terbuang akibat para parsinabung (juru bicara), maupun para pemberi sambutan berbicara terlalu panjang lebar, belum lagi acara manumpahi, panandaiaon, mangulosi, yang semuanya sering memakan waktu berjam-jam, terlebih bila yang punya hajatan adalah kalangan parhepeng na bolak," tuturnya.

Berikut penjelasan Djonggi, “Dari pengamatan saya, kalangan milenial sekarang kurang menyukai pelaksanaan adat Batak yang bertelele-tele dan berkepanjangan. Apalagi mereka kurang memahami makna yang tersirat/terkandung dari upacara adat tersebut. Di masa pandemi inilah menurut saya, orang Batak harus berani merevolusi pelaksanaan adat Batak yang semula dikatakan ulaon sadari, hingga bisa hanya berlangsung 3-4 jam termasuk pemberkatan di gereja. Saya yakin jika ini bisa dilakukan orang Batak, kaum generasi muda/milenial sekarang pun tidak akan enggan ikut dalam acara adat Batak,” tutur Djonggi Simorangkir yang juga Ketua DPP Peradi Bidang HAM.

Dalam paparannya, Djonggi menjelaskan, "Terlebih setelah bulan lalu pemerintah melalui Kementrian Kesehatan dan Gugus Tugas PP sudah memberikan lampu hijau yang memperbolehkan orang Batak kembali dapat melaksanakan pesta adat perkawinan maupun acara adat kematian dengan mengesahkan aturam  protokol kesehatan tata laksana adat Batak Toba di Jabodetabek yang dituangkan dalam SK No. PM.03.01/III/2216/2020  Tanggal 2 Juli 2020 dohot Gugus Tugas PP COVID-19 melalui surat nomor : B-236.A/KA GUGAS/PD.01.01/06/2020 tanggal 29 Juni 2020," jelasnya.

DR. Djonggi Simorangkir didampingi istri tercinta DR. Ida Rumindang Boru Rajagukguk, pasca memasuki fase 'New Normal' Pemerintah tetap menganjurkan guna menghindari keramaian dan jaga jarak (Sosial Distancing) yang berpotensi terjadi penyebaran Virus Corona. “Walau tidak bisa melarang kegiatan warga yang melibatkan banyak orang. Secara protokoler ini memang harus selalu diingatkan, karena potensi penularan covid 19 adalah kerumunan orang,” ungkap Djonggi.

Djonggi Simorangkir, menegaskan, "Tuhan memberikan kita akal dan pikiran, yang harus bisa digunakan dalam berbagai situasi. Termasuk dalam situasi pandemi, harus  jadikan hikmah oleh masyarakat Batak guna mengefesienkan tata laksana adat perkawinan dan kematian. Misalnya agar menghemat waktu dan pembiayaan tanpa penghilangan makna dan esensinya, agar setiap pesta, pihak paranak dan dan parboru masing-masing hanya 20 orang, mewakili masing-masing hulahula. Bona Tulang, Tulang Hula'hula, Namarhahaanggi, dan sebagainya cukuplah 2 orang," jelasnya.

Lebih dalam dijelaskannya lagi bahwa,“Yang terpenting esensi adatnya ulos hela, sinamot upatulang, suhi ampang naopat itu berjalan. Jika ini bisa kita terapkan dalam setiap pesta adat Batak di manapun, saya yakin pesta adat itu sendiri berlangsung tidak sampai tiga jam,” jelasnya

Hanya saja dituturkan Djonggi yang juga Ketua Satgas Pomparan Guru Mangaloksa se Indonesia ini, (Guru Mangaloksa dengan 6 Marga, Hutabarat Panggabean; Simorangkir, Hutagalung, Hutapea dan Lumbantobing) beranikah kita melaksanakan prinsip seperti itu.

"Dengan sistem utusan Bonatulang, Hula-hula Naposo, Dongan Tubu, untuk menghadiri pesta, akan menghemat waktu dan menghindari pemborosan yang signifikan. Kecuali Tulang Takkas dan Hula-hula Takkas tak perlu dibatasi” Kita juga udah sering mendengar, karena terbebani tanggungjawab moril dan pengaruh ikut ikutan, banyak kok, orang Batak sampai harus mengutang sana sini guna bisa melaksanakan pesta adat perkawinan anak-anaknya. Begitu selesai pesta yang punya hajatan sudah ditunggu pembayaran hutang, apakah seperti ini yang mau kita inginkan, padahal zaman sudah berubah dengan cepat,” tuturnya.

Dia mencontohkan, selama ini di Jakarta setelah orang berpesta, pihak paranak selalu membawa ulos ke rumahnya sampai ribuan lembar, besoknya sudah dijual kembali ke Pasar Senen. Ini berarti makna ulos itu sudah luntur. Karena itu, undangan buat punguan marga cukuplah diwakilkan 3-5 orang. Punguan marga yang anggotanya ada misalnya 1000 KK menyumbang 10 ribu/KK, agar punguan bisa membeli ulos yang mahal dengan harga 2 juta ke atas dan bagus sehingga penerima ulospun enggan menjualnya sebab ulosnya bagus. Sementara sisanya buat tranportasi yang menjadi perwakilan

Ditambahkan Djonggi, "Momentum Pesta Adat Batak sering kali unsur gengsi selalu dikedepankan para yang punya hajatan, dalam kondisi seperti sekarang, unsur gengsi harus dibuang jauh jauh dulu, mengingat gengsi bukanlah sesuatu yang bermakna dalam pelaksanaan adat Batak.  Karena itulah menurut Djonggi Simorangkir, revolusi tata laksana adat perlu, dilakukan dimasa pandemi sekarang, selain menghindari penyebaran covid, juga bisa menghemat waktu dan pembiayaan. Dan jika memungkinkan sistem ini harus dilaksanakan di masa masa mendatang, sekalipun jika masa pandemi sudah berlalu. Dengan mengadopsi new normal , tata laksana adat Batak juga harus menyesuaikannya dengan new sistem tanpa kehilangan makna," imbuhnya mengakhiri.

(Salomo Simorangkir/Linche/Red)