JAKARTA, Jetsiber.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan sebagai bagian dari Keluarga Besar Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), dirinya turut bangga bahwa dalam 12 tahun usianya, HIPKA tetap konsisten berjuang melahirkan para wirausahawan muslim yang profesional, bermartabat, berdaya saing, dan memiliki kemandirian. Kehadiran HIPKA telah berkontribusi aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melakukan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta melahirkan para enterpreneur muda berkualitas.

Sebagaimana diketahui, mayoritas wirausaha di Indonesia didominasi usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap ketersediaan lapangan pekerjaaan dan GDP Indonesia. Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian tercermin dari kemampuannya menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi.

"Membangun kewirausahaan dalam konteks Indonesia kontemporer merupakan sebuah keniscayaan. Karena sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 275,36 juta jiwa, ternyata persentase jumlah wirausahawan di tanah air baru mencapai 3,47 persen dari total jumlah populasi. Masih tertinggal jika dibandingkan berbagai negara lain, seperti Amerika Serikat (11,5 persen), Singapura (7,2 persen), dan Malaysia (5 persen). Padahal jumlah wirausaha merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah negara. Konsekuensi dari kegagalan kita untuk menumbuhkembangkan wirausahawan, berpotensi menempatkan posisi kita hanya sebagai 'pasar' bagi produk komunitas global," ujar Bamsoet saat membuka Musyawarah Nasional III HIPKA, di Jakarta, Selasa (6/12/22).

Turut hadir antara lain, Ketua Dewan Penasehat HIPKA Soetrisno Bachir, Ketua Badan Pengurus Pusat HIPKA Tubagus Farich Nahril, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat HIPKA Nurhadi M. Musawir, Presidium KAHMI Abdullah Puteh dan Sutomo, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia Laode Masihu Kamaludin, dan tokoh pengusaha nasional Tanri Abeng.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di tengah rasio ketersediaan wirausahawan yang belum optimal, langkah dan gerakan HIPKA untuk memotivasi segenap anggota KAHMI agar tergerak menjadi enterpreneur, patut diapresiasi dan didukung. Apalagi setiap tahun ada lebih dari 2.000 alumni HMI yang otomatis menjadi anggota KAHMI, sebagai sumberdaya pembangunan yang berkualitas, memiliki latar belakang akademis, serta memiliki potensi dan daya saing dalam menyikapi berbagai tantangan dan dinamika zaman.

"Terlebih saat ini kita telah menapakan kaki pada periode bonus demografi, di mana komposisi penduduk didominasi kelompok usia produktif. Seringkali bonus demografi dipersepsikan sebagai peluang emas untuk meraih lompatan kemajuan. Contohnya adalah China dan Korea Selatan, yang sukses mengoptimalkan periode bonus demografi dengan pengembangan industri rumahan. Padahal tidak semua negara sukses memanfaatkan momentum bonus demografi, seperti misalnya Brazil, Afrika Selatan, Venezuela, dan Meksiko. Hal ini harus menyadarkan kita, bahwa bonus demofrafi juga menyimpan potensi risiko. Salah satunya, ketika keberlimpahan jumlah sumber daya manusia berusia produktif, tidak terserap secara optimal oleh dunia kerja," terang Bamsoet.

Wakil Ketu Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, muara yang ingin dituju dari upaya mendorong lahirnya wirausahawan antara lain adalah terwujudnya kemandirian bangsa, terwujudnya keadilan sosial, dan kemakmuran masyarakat. Gagasan kemandirian bangsa harus dimaknai terbebas dari segala ketergantungan, serta menempatkan posisi Indonesia sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konsepsi ini, kemajuan ekonomi dan kemampuan daya saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian.

"Gagasan keadilan sosial mengamanatkan tidak adanya perlakuan diskriminatif dan ketimpangan dalam segala aspek dan dimensi. Sedangkan gagasan kemakmuran masyarakat meniscayakan adanya keberpihakan, kebersamaan, dan keberlakuan kebijakan yang bersifat inklusif. Saya yakin dengan segala potensi yang dimiliki, dan keterjangkauan penetrasi sumberdaya yang telah meliputi seluruh wiayah di Nusantara, HIPKA mampu mentransformasikan berbagai gagasan tersebut menjadi sebuah realita," pungkas Bamsoet. (*)