Medan, Jetsiber.Com- Sekian lama berlangsung tradisi ‘Dinasti’ atau praktik-praktik Nepotisme dalam proses pengangkatan atau pergantian Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan

Robby Barus menuturkan, "Pergantian Kepling di Kota Medan selama ini terkesan dinilai tidak mengedepankan kualitas, namun menjadi "Tahta"  yang turun temurun diberikan kepada keluarga kepling ketika tidak lagi menjabat" tegas Robby Barus dari Fraksi PDI Perjuangan.

Lebih lanjut ditegaskan Robby  Barus, Selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Ridho Nasution di Gedung DPRD Medan, saat pelaksanaan rapat Pansus LKPj, Senin (5/4/2021).

DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menghapus hal seperti itu.

Robi  menyayangkan, lamanya Pemko Medan menerbitkan Perwal untuk mengeksekusi dan menerapkan pelaksanaan Perda Kota Medan No.9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan.

Sementara itu, anggota DPRD Medan lainnya yang tergabung dalam Pansus LKPj, Wong Chun Sen menambahkan, petunjuk teknis (Juknis) Kepala Lingkungan di Kota Medan juga dinilai tidak jelas.

Sebab, masih banyak Kepling di Kota Medan yang hanya bisa melakukan pengerjaan pengorekan parit serta mengantar surat.

Guna perbaikan kinerja Kepling di Kota Medan sebagai ibukota Sumatera Utara menjadi berkah Kabag Tapem Pemko Medan, Ridho Nasution, mengatakan, "Pemko Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution sedang mempersiapkan Perwal terkait Perda Kota Medan No.9/2017 agar sistem dinasti pantas dihapuskan segera demi tegaknya  disiplin dan hukum.

(Salomo Simorangkir/Red)