PEKANBARU - Berdasarkan wilayah, Riau masih jadi provinsi dengan luas kebun sawit terbesar di Indonesia yang mencapai 2,74 juta hektar di 2018. Produksi kelapa sawitnya dicatat BPS sebanyak 8,59 juta ton.

Namun, sejauh ini, belum ada Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk Riau. Terkait hal itu, Laskar Melayu Riau Bersatu akan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan seperti DPRD untuk bersama sama memperjuangkan pajak sawit (DBH Sawit) untuk Riau.

Demikian diungkapkan Datuk Panglima harian, Ismail Amir, SH MH, didampingi Datuk Juprizal Datuk Wakil Ketua Timbalan 1 dan Jerry Ramadhani SE, Sekretaris DPP LMB, usai menggelar sosialisasi dan koordinasi tentang acara pelantikan Ketua DPP Laskar Melayu Riau Bersatu bersama seluruh Datuk Muda (Ketua DPD Laskar Melayu Riau Bersatu) se Riau Sabtu (20/2/21) yang akan dilaksanakan pada 25 February 2021 mendatang.

"Laskar Melayu Riau Bersatu akan memperjuangkan pajak sawit berupa DNH sawit untuk tanah Melayu Riau. Selama ini keberadaan kebun sawit sangat luas di Riau. Tapi tidak ada semacam DBH untuk Riau . Untuk itu kita akan beraudiensi dengan DPRD DPRD kabupaten kota untuk ikut memperjuangkan DBH pajak dari sawit untuk pembangunan Riau," terangnya.

DPP Laskar Melayu Riau Bersatu Dilantik

Untuk memperjuangkan cita cita dan program tersebut, dengan semangat baru, pada 25 Februari 2021 mendatang, akan digelar pelantikan Laskar Melayu Riau Bersatu di Hotel Pangeran Pekanbaru. Pelantikan yang akan dilakukan oleh Datuk Panglima Besar, Letjen Purn TNI H Syarwan Hamid.

"Pembentukan lembaga ini tidak hanya sampai kabupaten kota, tapi sampai ke kecamatan, hingga desa. Sekitar 300 orang akan hadir di acara pelantikan nanti dari 12 kabupaten kota juga hadir, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Lembaga ini tidak hanya kami kembangkan di Riau, tapi juga melayu di seluruh dunia. Kita hadir bukan sebagai tandingan, tapi kita hadir untuk bergandengan tangan membangun bersama," paparnya.

Selain memperjuangkan DBH sawit, Laskar Melayu Riau Bersatu juga akan memperjuangkan anak anak Melayu untuk berkiprah di negeri sendiri. Karena, walau banyak perusahaan besar yang bernaung di Provinsi Riau, namun sampai saat ini juga masih banyak putra daerah yang belum mendapatkan pekerjaan di berbagai daerah.

Hal ini yang menjadi salah satu semangat bagi Laskar Melayu Riau Bersatu, untuk memberikan jaminan bagi putra melayu agar mendapatkan haknya, yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda), namun dianggap belum maksimal penerapannya, sehingga banyak putra daerah yang masih menganggur.

Datuk Panglima Harian LMB, Ismail Amir mengatakan, hal tersebut merupakan satu dari sekian banyak hak rakyat melayu yang akan diperjuangkan pihaknya, sehingga masyarakat melayu bisa hidup lebih sejahtera.

"Kami berbeda dengan Lembaga Adat Melayu (LAM). Fungsi tugas kita berbeda, LAM mengurus tentang adat, kalau kami untuk memperjuangkan hak daerah dan menjadi tuan di negeri sendiri, bagaimana anak-anak melayu mendapat tempat di perusahaan yang berada di daerah kita," kata Ismail.

Tujuan Laskar Melayu Riau Bersatu, jelasnya, adalah untuk membangkitkan hak anak melayu.

"Kita boleh berbisnis, tapi bukan meminta-minta, tapi kita bermitra dengan perusahaan, itu boleh, karena tujuan kita memang untuk kesejahteraan masyarakat," tutupnya.(rtc)