PEKANBARU - Jetsiber.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait resmi melakukan penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Agenda krusial yang menyasar tingkat SMA dan SMK se-Provinsi Riau ini dilaksanakan pada Kamis (4/6/2026).

Langkah bersama tersebut diambil guna memastikan pelaksanaan seleksi masuk sekolah negeri di Bumi Lancang Kuning berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Melalui penandatanganan Pakta Integritas tersebut, semua pihak yang terlibat telah menyepakati komitmen bersama untuk mengawal jalannya SPMB.

Sistem penerimaan tahun pelajaran 2026/2027 ini ditargetkan mampu berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta sepenuhnya bebas dari tindakan diskriminasi. Upaya ini menjadi garansi bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak mereka.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri dan didukung oleh jajaran legislatif. Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, hadir langsung untuk ikut menandatangani dokumen komitmen bersama tersebut. 

Kendati demikian, politisi ini memberikan catatan penting dan menegaskan harapan besarnya agar kesepakatan jaminan mutu pendidikan yang ditandatangani hari ini tidak mandek sebagai agenda formalitas di atas kertas semata.

Menurut Budiman, poin-poin yang tertuang dalam komitmen ini memiliki tanggung jawab moral yang besar sehingga harus benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan. Dilansir dari laman Media Center Riau, Jumat (05/06/2026).

Ia mewanti-wanti seluruh panitia dan satuan pendidikan agar tidak mencederai proses seleksi dengan melanggar hal-hal yang telah disepakati bersama di hadapan unsur Forkopimda Riau tersebut.

"Kita berharap sesuai dengan komitmen kita bersama. Transparansi, objektif, berkeadilan, akuntabel, dan tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan penerimaan murid baru ini," ujar Budiman Lubis saat memberikan tanggapan resmi pasca-acara penandatanganan dokumen komitmen tersebut.

"Kita berharap sesuai dengan komitmen kita bersama. Transparansi, objektif, berkeadilan, akuntabel, dan tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan penerimaan murid baru ini," ujar Budiman Lubis saat memberikan tanggapan resmi pasca-acara penandatanganan dokumen komitmen tersebut.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Riau ini menggarisbawahi bahwa dengan adanya pakta integritas tersebut, pelaksanaan SPMB tahun ini harus berlangsung terbuka bagi publik. 

Budiman menegaskan bahwa sistem yang bersih seharusnya sudah menutup rapat celah praktik-praktik curang, termasuk tidak boleh ada lagi titip-titipan calon siswa dari pihak mana pun saat pelaksanaan penerimaan berlangsung di sekolah-sekolah.

Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan para orang tua murid untuk mengikuti seluruh rangkaian proses SPMB dengan jujur dan patuh pada regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

Budiman menjelaskan bahwa sistem penerimaan saat ini telah diatur secara komprehensif melalui penyediaan empat jalur pendaftaran resmi, yaitu jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi.

"Jadi silakan ikuti SPMB sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau memang dari keluarga tidak mampu silakan masuk dengan jalur afirmasi, kalau anak ini berprestasi silakan masuk dengan jalur prestasi. Kemudian kalau memang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah silakan masuk melalui jalur domisili, jadi semuanya ada dan sudah diakomodir," pungkasnya.(Red)