Jetsiber.com | PALEMBANG - Rencana pengadaan dua meja biliar oleh DPRD Sumatra Selatan dengan total anggaran Rp486 juta menjadi sorotan publik setelah datanya beredar.

Informasi yang viral menyebut dua unit meja biliar masing-masing dialokasikan untuk Ketua DPRD Sumatra Selatan Andie Dinialdie sebesar Rp151 juta dan untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam senilai Rp335,9 juta.

Alokasi tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sekretariat DPRD Sumsel. Data itu juga termuat dalam laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diperbarui pada 7 Maret 2026 pukul 01.47 WIB.

Rincian pengadaan menyebut produk berasal dari dalam negeri oleh usaha kecil atau koperasi. Metode yang digunakan adalah pembelian elektronik (e-purchasing), dengan proses pemilihan pada Februari 2026 dan satuan kerja Sekretariat DPRD Sumsel.

Kepala Bagian Humas DPRD Sumatra Selatan Hadiyanto membenarkan adanya rencana pengeluaran anggaran tersebut. Ia menyatakan meja biliar akan disediakan di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel.

"Alat itu sebagai kebutuhan penunjang aktivitas para anggota dewan," kata Hadiyanto diwartakan Tirto, Senin (9/3).

Meski demikian, ia menegaskan rencana pengadaan belum tentu direalisasikan karena masih dalam tahap koordinasi internal.

"Untuk pelaksanaan belum, nanti koordinasi dengan Kabag Umum," pungkasnya

MASIH TAHAP PERENCANAAN

Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie juga menyampaikan bahwa pengadaan meja biliar tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum ada pembelian

"Masih tahap perencanaan, belum ada pembelian," kata Andie.

Andie yang juga menjabat Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel menjelaskan meja tersebut direncanakan sebagai alternatif tempat latihan atlet biliar daerah.

"Jadi selain di tempat yang ada, bisa juga berlatih di rumah dinas," jelasnya.

Politikus Partai Golkar itu mengaku memahami perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia menyebut rencana tersebut dapat ditinjau ulang atau dibatalkan apabila dinilai tidak mendesak, terutama dalam konteks efisiensi anggaran.

"Bisa ditinjau ulang atau dibatalkan. Kami berterima kasih atas masukan dan kritis masyarakat yang responsif tentang masalah ini," tutup Andie.