Jetsiber.com | Pesibar - Lampung | Berita salah satu Media Online yang sedang viral saat ini mengenai 45 paket proyek tahun anggaran 2025 yang diduga dimintai Fee proyek 20% di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat serta bungkamnya anggota dewan DPRD setelah Hearing bersama Dinas Pendidikan, Jum’at (14-11-2025).

Ketua DPC Grib Jaya Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan ” DPRD Kabupaten Pesisir Barat harusnya mengambil sikap tegas agar tidak menimbulkan polemik di Masyarakat bawah perihal isu yang beredar fee 20% di Dinas Pendidikan apalagi sampai Bungkamnya anggota DPRD saat ditanya hasil kelanjutan Hearing kemarin ” ujarnya.

Karena masyarakat Pesisir Barat saat ini berasumsi semua pengerjaan proyek rehab sedang dan rehab berat kegiatan belajar mengajar ( KBM ) serta pembangunan ruang guru dan ruang perpustakaan di Dinas Pendidikan di kabupaten Pesisir Barat ini harus melakukan setoran atau fee 20 %. Jika itu memang benar terjadi bagaimana kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat bisa bagus” imbuhnya.

” Hearing DPRD komisi III dengan Dinas Pendidikan itu kan sudah dilakukan, tujuan hearing kan meningkatkan pandangan masyarakat terkait isu-isu penting di daerah, serta transparansi, dan akuntabilitas DPRD dalam proses pembuatan kebijakan, Jadi apa hanya sebatas Hearing kemudian massyarakat tidak tahu apa kelanjutannya ??? Tandas Maryanta.

Ketua DPC Grib Jaya Maryanta juga menegaskan ” Agar segera ada titik terang terkait permasalahan dugaan setoran 20% ini dan hasilnya dibuka seluas-luas nya di mata publik serta masyarakat, agar tingkat kepercayaan masyarakat kabupaten Pesisir Barat kembali pulih kepada Pemerintahan Daerah, dimana saat ini di tengah gempuran media sosial yang semakin membuat berita cepat menyebar ke masyarakat ” tutupnya.

(NR/Tim)