Jetsiber.com | PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dukungan dan kontribusinya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Peresmian Posbakum Desa/Kelurahan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang digelar di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau, Selasa (21/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Agus Santoso, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penandatanganan kerja sama sekaligus menerima langsung penghargaan dari Menteri Hukum RI.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Riau, Kapolda Riau, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Kepala BPHN, serta Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama para kepala daerah se-Riau dan pimpinan perguruan tinggi mitra Kemenkum.

Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu dari 12 pemerintah daerah di Provinsi Riau yang dianugerahi penghargaan atas peran aktif dan dukungan nyata dalam mempercepat pembentukan 1.862 Posbakum Desa/Kelurahan se-Riau, yang menjadikan Riau sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mencapai capaian 100 persen pembentukan Posbakum di seluruh wilayah.

Menteri Hukum RI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang berperan dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat. “Capaian ini membuktikan sinergi luar biasa antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan keadilan yang dapat dijangkau hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bengkalis, yang konsisten mendorong pembentukan Posbakum hingga ke pelosok desa.

Kehadiran Wakil Bupati Bengkalis dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus memperkuat layanan hukum bagi masyarakat, sejalan dengan visi membangun masyarakat yang sadar hukum, berdaya, dan berkeadilan sosial.