Jetsiber.com - JAKARTA - Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang berujung anarkis di berbagai daerah Indonesia menimbulkan banyak korban. Kerusuhan tersebut dipicu ketidakpuasan publik terhadap kebijakan DPR dan pemerintah terkait kenaikan tunjangan DPR serta kondisi ekonomi yang dinilai semakin mencekik rakyat.

Dalam aksi yang berlangsung, tindakan represif aparat kepolisian dinilai memperkeruh keadaan. Kericuhan berujung pada pembakaran kantor kepolisian dan pemerintahan hampir di setiap daerah.

Tragedi memilukan terjadi di Makassar, empat aparatur sipil negara (ASN) tewas terpanggang saat kantor DPRD Makassar dibakar massa. Selain itu, sepuluh mahasiswa dan masyarakat dilaporkan meninggal dunia, termasuk Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang tewas usai ditabrak mobil taktis (rantis) Brimob.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PETIR, Jackson Sihombing, menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut bertanggung jawab atas kekisruhan yang menimbulkan korban jiwa.

“Kita lihat banyak video beredar. Masyarakat terpancing akibat tindakan represif kepolisian yang dinilai tidak humanis dalam menyikapi para demonstran. Mahasiswa dipukuli oleh Brimob, para pendemo ditembaki gas air mata,” ujar Jackson, Dilansir dari laman haluanriau.co, Rabu (3/9/2025).

Lebih lanjut, Jackson menilai banyak persoalan hukum sipil yang ditangani kepolisian di daerah justru memperlihatkan ketidakadilan.

"Masyarakat sudah muak melihat kondisi penegakan hukum yang tidak adil oleh kepolisian di Indonesia. Saya sendiri merasakan itu, mulai dari laporan yang tidak ditanggapi, pemerasan dengan dalih menilang kendaraan bermotor, pungli laporan, peti es-kan laporan, backing perusahaan, sengketa lahan yang tak kunjung selesai, narkoba semakin marak, judi online tidak bisa diberantas," tegasnya.

Jackson juga menyoroti fenomena 'No Viral No Justice' yang kerap dirasakan masyarakat.

“Kalau tidak viral, tidak akan ditindaklanjuti. Itulah Kepolisian Republik Indonesia sekarang ini. Sesungguhnya mereka itu jahat, tapi ditutupi dengan kepura-puraan atas nama penegakan hukum,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Jackson meminta Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reformasi di tubuh Polri.

"Saya berharap Bapak Presiden Prabowo segera mengganti Kapolri, mencopot, dan membuangnya. Ini bagian dari aspirasi tuntutan demonstrasi. Kalau bisa, undang-undang kepolisian direvisi. Kewenangan mereka terlalu besar sehingga berpotensi disalahgunakan," tegas Jackson.(*)
Sumber: DPN-PETIR