Jetsiber.com | Rohul — Kebakaran hutan hebat yang melanda lebih dari 100 hektare kawasan Bukit Barisan pada Selasa (2/7/2025) memicu keprihatinan mendalam dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Merdeka. Peristiwa ini menyebabkan kabut asap pekat menyelimuti Kota Pasir Pengaraian dan berdampak serius terhadap kesehatan warga.

Ketua PLBH Merdeka, Riko Santoso, S.H., menegaskan bahwa kebakaran ini bukan sekadar bencana ekologis, melainkan dugaan kejahatan lingkungan yang wajib diusut tuntas.

"Kami mengecam keras jika kebakaran ini disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan menjerat pelaku dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegas Riko.

PLBH Merdeka juga menyoroti lemahnya respon dari pemerintah daerah. Hingga kini, belum ada langkah cepat untuk menangani dampak kabut asap yang telah mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

"Asap pekat ini ancaman nyata. Warga butuh masker, layanan kesehatan keliling, dan edukasi soal bahaya asap. Pemda jangan tunggu korban bertambah,"ujarnya.

Menurut PLBH Merdeka, kebakaran ini harus menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama pemilik lahan, perusahaan pengelola kawasan hutan, dan pemerintah sebagai pengawas. Riko menekankan bahwa semua pihak yang terbukti lalai atau melakukan pembiaran harus bertanggung jawab secara hukum dan moral.

"Tidak boleh ada impunitas. Kita tidak bisa terus membiarkan kebakaran seperti ini menjadi siklus tahunan yang merusak hutan dan mengorbankan warga," tegas Riko.

PLBH Merdeka mendesak dilakukan rehabilitasi terhadap kawasan terdampak serta penguatan sistem pengawasan karhutla di masa depan. Menurut mereka, penegakan hukum dan mitigasi hanya efektif jika ada kemauan yang kuat dan transparansi dalam pelaksanaan.

Sebagai bagian dari komitmennya, PLBH Merdeka menyatakan siap bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam edukasi hukum, pengawasan lingkungan, dan pendampingan bagi warga terdampak.

(Team)