Jetsiber.com | Rohul – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) menunjukkan keseriusannya dalam mencegah dan menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan menggelar Apel Siaga Pasukan Penanganan Karhutla serta Rapat Koordinasi Kesiapan di Lapangan Bazoka, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Selasa (20/5/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rohul, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, dan dihadiri berbagai unsur penting daerah, seperti Kepala BPBD Ridarmanto, Kepala Satpol PP Gorneng S.Sos, M.Si, Camat Kepenuhan Hulu Arie Apriadi, S.Pi, MM, Kapolsek Kepenuhan AKP H. Ulik Iwanto, SH, MH, serta Danramil Kapten CBA Azwir Amir, SE.

Selain itu, apel juga diikuti oleh Kepala KUA, para kepala desa se-Kecamatan Kepenuhan Hulu, personel Koramil dan Polsek Kepenuhan, serta perwakilan masyarakat dan perusahaan.

Dalam sambutannya, Wabup Poti memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam pencegahan karhutla dan menekankan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan.

"Apel ini adalah momentum penting untuk menyamakan langkah dan strategi menghadapi potensi karhutla. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus mendukung langkah-langkah preventif secara berkelanjutan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Rokan Hulu termasuk daerah rawan karhutla, terutama saat musim kemarau, sehingga tidak boleh ada sikap menyepelekan munculnya titik api sekecil apapun.

“Kita semua memahami bahwa Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah dengan potensi tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan respon cepat sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Wabup menutup sambutannya dengan menyatakan bahwa Pemkab Rohul berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, demi melindungi masyarakat, lingkungan, serta menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan publik.

Melalui apel dan koordinasi ini, diharapkan penanganan karhutla di Rohul ke depan dapat lebih terintegrasi dan efektif, sehingga bencana tahunan ini tidak terus berulang dan membawa dampak buruk bagi daerah.

(Diskominfo/TS)