Jetsiber.com - PEKANBARU - Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) menyoroti isu defisit anggaran yang menimpa Pemprov Riau.

"Defisit ini disebabkan oleh beberapa faktor, antaralain ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran yang diperparah dengan kegiatan-kegiatan bersifat pemborosaan," demikian disampaikan Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani, Kamis (20/03/2025) di Pekanbaru.

"Dikatakan Frans Sibarani, sebelumnya Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, mengungkapkan kekhawatirannya terkait defisit anggaran yang mencapai Rp2,2 Triliun bahkan berkembang  menjadi Rp3,5 Triliun hingga Rp3,7 Triliun merupakan defisit terparah dalam sejarah keuangan Provinsi Riau," ujar Frans Sibarani.

"Menurut Frans Sibarani, penyebab utama defisit anggaran tersebut adalah kegiatan-kegiatan seremonial serta anggaran belanja diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau yang setiap tahunnya dianggarkan dengan nilai fantastis. Untuk itu Gubernur Riau segera menyikapi persoalan ini agar masalah keuangan dapat segera diselesaikan dengan baik," harap nya.

"Selama ini kata Frans Sibarani, kita bisa melihat begitu banyak kegiatan-kegiatan diseluruh OPD yang dianggarkan setiap tahunnya, artinya kegiatan yang sama tiap tahun yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat," terang nya.

"Frans Sibarani juga menyoroti tugas dan fungsi Inspektorat, sampai hari ini kita belum pernah dengar apa hasil pemeriksaan yang dilakukan. Begitu juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apa hasil pemeriksaan atau Audit yang dilakukan terkait penggunaan anggaran di setiap OPD di lingkungan Pemprov Riau. Begitu juga dengan pengawasan dari DPRD Riau, Juga tidak ada, Jadi menurut kami semua sudah sejalan sesuai kepentingan," ucap Frans Sibarani.

"Lagi kata Frans Sibarani, Provinsi Riau ini kaya akan Migas, serta Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Riau yang barang tentu ada Dana CSR nya. Selanjutnya Dana Participating Interest (PI) yang diterima pihak Riau. Selama ini hasil nya kemana, kok tidak pernah terpublikasi ke publik," sebut nya.

"Lanjut Farns Sibarani, adi agar masalah keuangan Riau dapat berjalan dengan baik, kami minta kepada Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, Audit kegiatan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau, karena diduga penggunaan anggaran belanjanya tidak jelas," sebutnya.

"Diakhir DPP-SPKN juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun untuk periksa seluruh kegiatan OPD di lingkungan Pemprov Riau," tutup nya.(*)
Sumber: Frans Sibarani/DPP-SPKN