Jetsiber.com | Rohul – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan Sertifikasi Produk Halal. Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Rapat ini dihadiri langsung maupun secara virtual oleh berbagai pejabat tinggi, di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tom Sitohir, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan, serta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan. Selain itu, rapat ini juga diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.

Dari Kabupaten Rokan Hulu, rapat diikuti secara virtual oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, Kepala Kemenag Rokan Hulu H. Zulkifli Syarif, S.Ag., M.Pd.I, serta perwakilan dari kepolisian dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya soal ideologi atau keagamaan, tetapi juga bagian dari strategi perdagangan global.

"Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan survei, 87,2 persen masyarakat Indonesia lebih memilih produk halal. Indonesia juga menjadi konsumen makanan halal nomor satu di dunia," ujar Tito.


Ia menambahkan bahwa negara-negara seperti China dan Australia semakin agresif dalam memproduksi barang halal yang menyasar pasar muslim, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi halal bagi produk dalam negeri menjadi sangat penting agar Indonesia tidak kalah dalam persaingan pasar global.


Kepala BPJPH Haikal Hasan menegaskan bahwa produk lokal yang telah bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar internasional. Ia mencontohkan seorang pengusaha kecil di Jawa Timur yang berhasil mengekspor keripik singkong dan pisang hingga dua kontainer ke Prancis setelah memperoleh sertifikasi halal.


"Saat ini, nilai industri halal global mencapai Rp20.640 triliun, namun Indonesia hanya menyumbang 3,2 persen atau sekitar Rp673 triliun. Ini bukan karena produk kita tidak halal, tetapi karena kurangnya sertifikasi. Jika kita lebih serius dalam sertifikasi halal, Indonesia bisa menjadi pemain utama di pasar halal dunia," jelas Haikal.

Ia pun mengimbau para kepala daerah untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal agar produk lokal dapat bersaing dan mencegah banjirnya produk impor halal ke Indonesia.

Selain membahas sertifikasi halal, rakor ini juga menyoroti kondisi inflasi di Indonesia. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar -0,48%.

"Deflasi ini disebabkan oleh kebijakan diskon listrik 50% yang berlaku sejak Januari hingga Februari 2025, serta penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam. Namun, beberapa barang seperti BBM non-subsidi dan emas perhiasan masih mengalami inflasi," jelasnya.

Sementara itu, di Kabupaten Rokan Hulu, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas, terutama menjelang hari raya.

"Kami terus memantau harga bahan pangan di pasar, menjaga ketersediaan bahan pokok seperti beras, serta memastikan distribusi berjalan lancar. Kami juga mengawasi agar tidak ada penimbunan bahan pokok oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan terhadap UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, Indonesia diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam industri halal global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.(TS)