Jetsiber.com - PEKANBARU - Pemberangusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi perhatian utama kepada Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih diseluruh Indonesia termasuk di Kota Dumai, Riau.

Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani kepada media ini, Selasa (21/01/2025) di Kota Pekanbaru.

Pegiat Anti-Korupsi ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan ke-Kota Dumai untuk mengusut dugaan korupsi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Dumai dalam pelaksanaan Tiga Proyek di Disdikbud pada TA.2023.

"Kami meminta KPK untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan praktik korupsi yang terjadi di OPD tersebut," ucap Frans Sibarani.

"Dikatakan Frans Sibarani, DPP-SPKN telah melaporkan dugaan korupsi di OPD Disdikbud Dumai ke KejaksaanTinggi (Kejati) Riau dengan Surat Nomor: 001/LAP-DPP-SPKN/I/2025, atas dugaan korupsi ada pelaksanaan tiga Kegiatan proyek antara lain:

1.Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 15 Kota Dumai dengan pagu anggaran sebesar Rp1.700.641.510 yang bersumber dari Dana Transfer Umum APBD Kota Dumai TA. 2023.

2.Kegiatan Revitalisasi RKB SDN Labourhousing dengan pagu anggaran Rp6.606.054.000 yang bersumber dari Dana Transfer Umum APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.

3.Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 14 Kota Dumai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.401.999.961 yang bersumber dari Dana Transfer Umum APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.

"Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mencegah dampak buruk yang lebih luas," terang Frans Sibarani.

"Ulas Frans lagi, dengan banyaknya pejabat di Provinsi Riau yang sudah diperiksa KPK, mulai dari Pejabat Walikota Pekanbaru, Sekda Pekanbaru dan pejabat lainnya. Begitu juga pejabat di Pemprov Riau, mulai kepala Dinas hingga Sekretaris DPRD Provinsi Riau, kami berharap KPK juga turun ke Kota Dimai," ujar nya.

"Tambah Frans Sibarani mengatakan, jika Koruptor masih berkeliaran, saya pastikan Kota Dumai akan terus tertinggal. Ditambah lagi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini jauh dari stabil dan lapangan pekerjaan yang dinantikan juga tidak kunjung ada," tegas nya.

"Lagi kata Frans, KPK baru saja menggeledah Kantor PUPR Provinsi Riau pada Senin (20/1/2025) kemarin. Bisa dipastikan bahwa penggeledahan tersebut tentunya berkaitan dengan dugaan korupsi," jelas Frans.

"Oleh karena itu, kami berharap langkah serupa segera dilakukan di Disdikbud Kota Dumai untuk membongkar praktik-praktik korupsi yang selama ini yang menjadi penghambat kemajuan daerah," ujarnya.

▪︎ Singgung Aggaran Belanja OPD:

Sekjen DPP-SPKN juga meminta KPK memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai serta jajarannya dalam pengelolaan anggaran belanja di OPD. Antara lain anggaran Makan Minum, Rapat, Perjalan Dinas, ATK serta kegiatan lain yang sifatnya seremonial. Karena DPP-SPKN menduga ada penyimpangan.

"Lagi Sebut Frans, Kita ketahui saat ini KPK telah melakukan OTT di Pemko Pekanbaru bahkan telah memeriksa puluhan pejabat. Juga tidak luput pejabat tingkat Provinsi Riau dengan kasus dugaan korupsi. Maka kami dari tim DPP-SPKN meminta KPK turun ke Dumai periksa semua OPD di lingkungan Pemko Dumai. Saat ini Riau layak disebut Darurat Korupsi," sebut Frans.

"Ia menambahkan, sejak awal, tim DPP-SPKN sangat getol meminta KPK agar turun ke Kota Pekanbaru dan sudah terbukti. Kali ini kami berharap agar KPK turun ke Kota Dumai usut dugaan rasuah, terlebih Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Dumai," pintanya.

"Frans Sibarani juga menyebutkan, pihaknya akan menyoroti semua OPD dilingkungan Pemko Dumai terkait anggaran belanja kegiatan. Yang menurut kami merupakan pemborosan anggaran," ucapnya.

"Kami menduga Anggaran APBD hanya mementingkan Pejabat-pejabat Kota Dumai dan kita lihat kekayaan semua pejabat yang ada di Riau semua gemuk-gemuk dan mewah," terang Frans Sibarani.

"Maka kami DPP-SPKN berharap kepada KPK turun kesemua Kabupaten/Kota yang ada di Riau dan periksa semua jajaran dalam penggunaan anggaran yang menyimpang," pungkas nya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayàan (Kadisdikbud) Kota Dumai, Yusmanidar yang dikonfirmasi guna Klarifikasi melalui aplikasi WhatsApp nya nomor: 0823 844 xxxx, namun hingga berita ini dilansir belum memberikan tanggapan.(**)