Jetsiber.com - DUMAI - Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Keimigrasian di wilayah Provinsi Riau, khususnya di perairan Kepulauan Meranti, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau meresmikan kapal patroli baru bernama Bhumi Pura Ksatria, Pada Sabtu (7/12/2024).

Peresmian kapal milik Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Budi Argap Situngkir, di Pelabuhan Pelindo Dumai.

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi diantaranya Analis Keimigrasian Ahli Utama Ari Budijanto dan Ramly H.S, Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, Kepala Divisi Keimigrasian Mas Arie Yuliansa Dwi Putra, serta Kepala UPT Keimigrasian se-Riau dan Kepala UPT Pemasyarakatan di Kota Dumai.

"Nama Bhumi Pura Ksatria memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai kesatria penjaga pintu gerbang negara," ujar Budi Argap Situngkir dalam sambutannya. "Dengan adanya kapal patroli ini, kami berharap pengawasan Keimigrasian di perairan Riau, terutama di Kepulauan Meranti, dapat ditingkatkan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian."

Segera setelah peresmian, kapal patroli Bhumi Pura Ksatria langsung dilibatkan dalam operasi patroli laut gabungan bersama kapal angkatan laut (KAL) Tedung. Dalam operasi ini, tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang melintas di perairan Dumai. Sebagai bentuk nyata, tim gabungan memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan kru Kapal Berg Prai yang berbendera Thailand.

Pengawasan Keimigrasian di perairan merupakan hal yang sangat penting mengingat wilayah perairan Indonesia, khususnya di wilayah Riau, memiliki banyak pulau-pulau kecil yang berpotensi menjadi jalur masuk bagi orang asing secara ilegal.

Selain itu, pengawasan Keimigrasian juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana seperti penyelundupan manusia, penyelundupan barang ilegal, dan kejahatan transnasional lainnya.

Dengan adanya kapal patroli baru ini, diharapkan pengawasan Keimigrasian di wilayah Riau dapat semakin optimal. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara.(**)