Jetsiber.com - PEKANBARU - Proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) non SLTA di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau memasuki SKB Praktik Kerja.

Seleksi ini merupakan tahap lanjutan dari proses penerimaan CPNS tahun 2024. Bertempat di Hotel Royal Asnof Pekanbaru, Pada Selasa (03/12/2024).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir yang dalam hal ini diwakili Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung didampingi Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan Perawatan Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan, Subakdo Wulandoro, Ardi dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Kepala Bagian Program dan Humas Ibnu Rizal, Kepala Bagian Umum Nurhayati Sitorus dan Kasubbag Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga R Ade Mulyati, secara langsung memantau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) non CAT Praktik Kerja Tahun 2024.

Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung dalam sambutannya yang sekaligus membuka kegiatan menyampaikan harapannya agar seleksi ini berjalan lancar dan transparan. “Kami berharap para peserta dapat mengerjakan test ini dengan baik, percaya kepada kemampuan sendiri, jangan tanya kanan kiri, dan jangan lupa berdoa. Setelah ini masih ada tahapan wawancara dan SKB CAT, maka persiapkanlah diri kalian dengan baik,” ujar Johan Manurung.

Kegiatan SKB praktek kerja merupakan bagian dari proses seleksi yang diadakan untuk mengukur kemampuan teknis dan kompetensi peserta dalam berbagai aspek pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkumham. Sebanyak 148 peserta yang terbagi menjadi 3 sesi mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) non CAT Praktek Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham Riau Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan SKB Praktek Kerja ini diharapkan dapat memastikan bahwa CPNS yang terpilih memiliki kesiapan dan keterampilan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkumham, sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Kementerian Hukum dan HAM.(**)