Jetsiber.com - PEKANBARU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan data kepegawaian. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung memimpin rapat virtual yang membahas pentingnya akurasi data kepegawaian, Pada Kamis (19/4/2024).

Rapat yang diikuti oleh seluruh pejabat kepegawaian di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau ini bertujuan untuk mensosialisasikan Sistem Persetujuan Data Keluarga dan Status Kepegawaian, atau yang lebih dikenal dengan Tuan Dawai.

"Tuan Dawai ini sangat penting untuk memastikan data keluarga dan status kepegawaian kita akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Johan Manurung saat membuka rapat. Dengan data yang valid, kita dapat melakukan berbagai pengelolaan kepegawaian secara lebih efektif dan efisien.

Selain sosialisasi Tuan Dawai, rapat yang digelar di ruang rapat divisi administrasi ini juga dimanfaatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi kepegawaian di seluruh UPT.

"Johan Manurung menekankan pentingnya pembinaan disiplin pegawai, terutama terkait absensi. Kita harus tegas dalam menegakkan disiplin. Bagi pegawai yang tidak disiplin, akan ada sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain teguran lisan dan tertulis, bahkan bisa dilakukan usulan pemecatan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Johan Manurung yang turut didampingi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Rumah Tangga, R. Ade Mulyati juga menghimbau kepada seluruh UPT untuk proaktif dalam mengelola data pengembangan kompetensi pegawai.

"Semua sertifikat pelatihan, baik itu webinar maupun diklat, harus diunggah ke aplikasi Dossier SIMPEG. Selain itu, juga mendorong seluruh pegawai untuk rajin memperbarui data pribadi dan data pengembangan kompetensinya secara mandiri melalui aplikasi MyASN," imbuhnya.

Akurasi data kepegawaian memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai aspek pengelolaan sumber daya manusia. Data yang valid akan memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait kenaikan pangkat, tunjangan, dan berbagai kebijakan kepegawaian lainnya. Selain itu, data yang akurat juga diperlukan untuk mendukung berbagai program pengembangan kompetensi pegawai.

Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkumham Riau menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian. Dengan adanya Tuan Dawai dan upaya untuk meningkatkan disiplin serta pengembangan kompetensi pegawai, diharapkan dapat terwujud birokrasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.(**)

Sumber: Kanwil Kemenkumham Riau