Jetsiber.com - PEKANBARU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kedatangan Tim Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau, Pada Selasa (02/04/24).

Kegiatan Monev ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan berbasis akrual yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tim Biro Keuangan yang terdiri dari Angga Waskito selaku Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda, beserta Retno Yuli Amungkasi, dan Annisa Esti Pratiwi diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung yang didampingi oleh Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Ade Musvira bertempat di ruang kerja Kadiv Administrasi.

Dalam pertemuan ini, Johan Manurung menyambut baik kedatangan Tim Biro Keuangan dan berharap kegiatan Monev ini dapat memberikan manfaat bagi Kanwil Kemenkumham Riau dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
 
Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kami mohon bimbingan dan arahan dari Biro Keuangan sehingga penyajian laporan keuangan Kanwil Kemenkumham Riau Tahun 2023 lebih berkualitas, transparan dan akuntabel,” pungkas Johan Manurung.

Selain melakukan Monev ke Kanwil Kemenkumham Riau, Tim Biro Keuangan ini juga akan berkunjung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru. Hasil Monev ini akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau.

Kegiatan Monev ini merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan penyajian laporan keuangan yang berkualitas, diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada stakeholders terkait dengan kinerja keuangan Kementerian Hukum dan HAM.(**)